Jakarta – Debat capres cawapres Pemilihan Umum 2024 dimulai hari ini, Selasa 12 Desember 2023, pukul 19.00.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah menetapkan debat perdana untuk capres Anies Baswedan, Ganjar prnaowo, kemudian Prabowo Subianto ini meliputi tema pemerintahan, hukum, hak asasi manusia atau HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan pelayanan publik, dan juga kerukunan warga
Khusus mengenai topik hak asasi manusia, Suciwati istri aktivis HAM Munir tak merasa punya harapan apapun terhadap debat yang akan dilangsungkan nanti oleh para kandidat pemimpin negeri ini.
“Sudah 25 tahun reformasi berlalu, yang tersebut ada belaka janji kosong. Kebanyakan pembohong serta tong kosong untuk penyelesaian persoalan hukum pelanggaran HAM berat lalu penegakan HAM,” katanya terhadap Tempo.co, Awal Minggu 11 Desember 2023.
Orasi para capres nanti mengenai persoalan HAM, khususnya pelanggaran HAM berat semata-mata pada tataran opini. “Mereka hanya sekali jualan saja,” katanya.
Bagaimana tidak, beragam jalur sudah pernah ditempuh Suciwati untuk mendapatkan keadilan mengenai persoalan hukum pembunuhan suaminya, Munir Said Thalib pada 7 September 2004 dengan cara diracun pada waktu melakukan penerbangan ke Belanda.
Suciwati pernah merasakan janji-janji manis itu yang tersebut tak juga terpenuhi. Tujuh tahun berlalu sejak Presiden Joko Widodo atau Jokowi memerintahkan Jaksa Agung ketika itu HM Prasetyo mengusut tindakan hukum pembunuhan aktivis HAM Munir pada 13 Oktober 2016.
Suciwati, hingga hari ini, 12 Desember 2023, menyatakan tak mendapat kabar lalu kejelasan mengenai janji Presiden Jokowi itu. “Ya nggak ada, malah nggak lama kemudian dokumen TPF hilang. Cara tak bertanggung jawab negara menjawab komitmen itu,” katanya kepada Tempo.co.
Ia memberikan tiga catatan terhadap ketidakseriuan Jokowi mengungkapkan persoalan hukum kematian Munir tersebut.
“Presiden Jokowi sungguh-sungguh berjanji memerintah Jaksa Agung untuk menyelesaikan tindakan hukum Cak Munir ternyata nggak ada action. Berjanji di dalam depan 22 orang pengacara hukum dan juga HAM yang ia undang untuk menuntaskan persoalan hukum Cak Munir ternyata bohong,” katanya.
“Presiden Jokowi tidak ada bertanggung jawab ketika dokumen Tim pencari fakta atau TPF Munir yang dimaksud diserahkan terhadap tujuh lembaga negara termasuk Setneg malah dinyatakan tiada menguasai alias hilang. Tidak ada usaha melakukan pencarian, padahal oleh SBY, presiden sebelumnya bahkan dikirimkan copy-nya. Nyatanya terduga dalang pembunuh Cak Munir dijadikan penasehatnya. Bisa berharap apa dengan presiden macam begini?” kata Suciwati.
Menurut Suciwati, sampai sekarang, sebagian besar anggota TPF Munir masih hidup untuk konfirmasi mengenai dokumen TPF Munir yg dikirimkan oleh SBY lewat Sudi Silalahi yang mana diterima Johan Budi, ketika itu sebagai Jubir Kepresidenan. “Presiden Jokowi pembohong,” katanya, tegas. Cuciwati sudah patah arang dengan segala janji mengenai pengusutan pelanggaran HAM di dalam negeri ini.
